Bantuan Pemerintah ke Pemerintah

Pada pembahasan ini, kita awali dengan pertanyaan mengapa kita harus dan setuju dengan kondisi negara kita meminjam dana ke negara lain untuk keperluan pembangunan negara kita tapi dana itu diberikan dengan syarat pembangunan di negara kita ini dikelola oleh negara pemberi pinjaman?

Hal itu karena pinjaman pemerintah ke pemerintah (goverment to goverment) banyak keuntungan. Contohnya grace period. Ilustrasinya, saya pinjamkan hutang satu tahun ke Anda, tetapi jalanan tidak dibangun selama dua tahun, pada tahun ketiga maka Anda harus mencicil. Tenggang waktu itu disebut grace period. Kita tidak dibebani, biasanya ada tiga tahun. Hal itu tergantung pada proyek kita kapan selesai. Jangan sampai grace period habis tetapi pembangunan belum jadi. Kalau pembangunan jalan tol , jika pembangunannya tidak jalan, maka tidak ada harapan untuk mampu bayar. Di pinjaman goverment to goverment, grace period itu panjang, mampu mencapai sepuluh hingga dua puluh tahun. Anda tidak harus bayar karena dari proyek sudah dapat keuntungan. Kalau itu meleset, kerugian tidak signifikan. Pinjaman dapat mencapai lima puluh tahun. Sekarang, hutang negara kita tiga puluh persen di atas APBN. APBN kita kan dua ribu triliyun rupiah tetapi hutang negara kita empat ribu triliyun rupiah. Jika tidak ada pembangunan maka dalam kurun waktu dua tahun negara kita mampu melunasinya. Itulah gambaran alasan bantuan government to government.

Di beberapa kasus, negara berkembang butuh dana untuk membuat Indonesia bertahan dari kerusuhan sosial. Muncul pertanyaan, mengapa Timor Timur lepas? Ini terjadi karena pada era peralihan Soeharto ke Habibie mengalami keuangan yang carut marut. Ibarat rumah tangga, tidak cukup uang untuk keperluan rutin. Contohnya, untuk jalannya satu instansi tetapi listrik tidak jalan, bahan bahan minyak tidak disubsidi. Munculah demonstrasi hingga huru hara. Kondisi itu dialami di era Habibie. Kemudian dari mana lagi memperoleh uang? Pada tahun 1997, negara kita mulai krisis sekitar Juni, klimaksnya pada Desember. Pada bulan Nopember, Soeharto mengumumkan ke masyarakat Indonesia bahwa dia berharap ada sumbangan warga negara yang baik untuk pembangunan negara.

Mengapa tidak ada uang? Itu karena krisis. Padahal uang negara kita banyak. Ibarat beras, awalnya sepuluh ribu rupiah menjadi satu juta rupiah. Barang-barang pada saat itu menjadi mahal. Hal itu membuat ketergantungan negara kita ke barang luar negeri. Kita negara penghasil minyak tetapi negara kita bukan pengolah minyak ke bahan bakar. Minyak kita diekspor ke luar negeri tetapi bensin kita impor. Itulah kondisi keuangan kita. Habibie melihat ini agar pemerintah berjalan, maka kita butuh bantuan orang lain. Meskipun bantuan sudah oleh IMF tetapi masih butuh bantuan. Salah satu permintaan IMF, demokrasi Indonesia harus berlangsung. Jika refernedum diberikan maka mendapat bantuan penuh. Ternyata itu meleset. Dulu Timor Timur tidak punya apapun, karena tidak banyak hasil untuk Indonesia. Sehingga untuk menarik perhatian Timor Timur maka pembangunan difokuskan ke sana. Perkiraan itu meleset, mereka tetap ingin merdeka juga. Secara geografis, jika tidak dekat Indonesia, maka dekat ke Australia. Apabila ada masalah dengan Indonesia, Timor Timur adalah tempat strategis. Diharapkan, Timor Timur ada pangkalan militer Amerika. Di Jepang, ada pangkalan militer Amerika. Ada juga di Filipina. Itulah gambaran diberikannya bantuan karena mencegah kerusuhan.

Pada dasarnya, tidak ada orang yang ingin mengatakanbahwa orang berikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Di filsafat, hal itu ada, jika tidak ada hal yang diharapkan maka itu mustahil. Jika ada kepentingan manusia, dalam pemberian bantuan uang ke negara, rata-rata ada kepentingan ekonomi, kemudian ada kepentingan politik, lalu ada kepentingan manusia. Kepentingan ekkonomi untuk keuntungan-keuntungan dari sisi lain. Dari kepentingan politik, ilustrasinya, jika Saya diberikan bantuan maka dukunglah Saya menjadi anggota PBB. Contoh lain, jika Saya berikan Anda bantuan maka barang dagangan Saya harus masuk ke negara Anda. Tidak ada bantuan itu tanpa imbalan. Pada saat Indonesia tsunami, Jepang memberikan hibah untuk infrastruktur jalan terkena tsunami. Dengan syarat, hibah harus meningkatkan kepolisian Indonesia, karena perusahaan Jepang banyak di Bekasi.